Anggota DPD RI Penrad Siagian : BAP Harus Berdiri di Atas Kepentingan Rakyat
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian menegaskan kepada pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) bahwa pihaknya di BAP memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap ratusan juta rakyat Indonesia di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan. Selasa, (8/10/2024).
Menurutnya, BAP harus memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama mereka yang sering kali menjadi korban kebijakan yang tidak adil.
“BAP memiliki peran vital dalam mengawal akuntabilitas negara. Dalam menjalankan tugasnya, BAP harus berdiri teguh di atas kepentingan rakyat, dimana sering kali korban kebijakan harus berhadapan dengan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan,” kata Penrad
Selain itu, Penrad juga menyoroti berbagai laporan yang diterima BAP periode sebelumnya, khususnya terkait kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Menurutnya, pimpinan BAP harus memiliki integritas dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu.
“Rakyat Indonesia mengharapkan BAP menjadi benteng keadilan. Kita tidak boleh membiarkan kebijakan negara dibiarkan merugikan masyarakat, dan BAP harus menjadi pelindung bagi rakyat yang kerap kali tidak memiliki suara,” ujarnya
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatatkan 2.291 kasus konflik agraria sepanjang tahun 2015-2020, meningkat hampir 60 persen dari tahun 2004-2014 yang mencatat 1770 kasus konflik SDA.
Pada tahun 2023 konflik SDA kecenderungannya terus bertambah, yang ditandai dengan masifnya proyek strategis nasional yang tidak sepenuhnya memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap masyarakat adat serta lemahnya partisipasi bermakna dari masyarakat.
Sebagai catatan faktual, ia menjelaskan bahwa akar masalah konflik SDA dan Tata Ruang disebabkan karena beberapa hal antara lain adanya prioritas pembangunan dan politik infrastruktur berskala besar, ekspansif dan massif.
Penulis : FP
